Dewan dan Aktivis Sorot Aktivitas Galian C Belui Tinggi

Kerinci. KK.
Aktivitas tambang galian C yang mengambil lokasi di Desa Belui Tinggi kecamatan Depati Tujuh, nampaknya selalu menjadi sorotan masyarakat. Setelah santernya pemberitaan disejumlah media akan statusnya yang diduga ilegal, kini kembali mencuat problema baru.

Salah satu excavator yang digunakan dilokasi kuat dugaan diperoleh dari hasil peminjaman di Dinas Perikanan kabupaten Kerinci melalui salah satu oknum disana secara ilegal.

Salah satu legislator asal Depati Tujuh Dodo Harianto ketika ditemui diruang kerjanya selasa (04/12/2018) dengan tegas meminta Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kerinci agar segera menarik kembali Alat Berat tersebut dari lokasi dan juga telah memanggil instansi tersebut secara Resmi pada rapat gabungan beberapa waktu yang lalu.

" Saya tidak habis pikir, kok berani-beraninya Dinas Perikanan memberikan izin pemakaian Alat Berat untuk kegiatan usaha pertambangan yang hingga saat ini masih dipertanyakan legalitasnya“ ungkap Dodo.

Dodo Harianto juga menambahkan kalaua Alat Berat Jenis Excavator di Dinas Perikanan berasal dari hibah Kementerian Perikanan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha kolam secara Gratis, jadi tidak dibenarkan  menyewakan alat berat kepada pihak manapun, apalagi untuk kegiatan usaha galian C, apalagi alat tersebut belum tercatat pada Aset Daerah Kabupaten Kerinci.

Pihak Dinas Perikanan sendiri melalui Kadis Safrudin membantah akan perihal tersebut, namun melalui alasan yang terkesan mengada-ada dan tak masuk akal. Alpis salah satu nama yang banyak disebut dalam masalah ini malah selalu mematikan phonceelnya saat dihubungi.

Ditempat terpisah, M. Sidik Direktur LSM Gasak menilai adanya konspirasi dalam masalah ini, tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan para petinggi negeri dalam memuluskan praktek tersebut. Backingnya bisa saja dari para pejabat hingga anggota DPRD sendiri.

" Harus ada tindakan tegas pihak berwajib dalam menyelesaikan masalah ini, kita juga berharap pihak aparat hukum untuk segera melakukan langkah-langkah tepat serta mengambil tindakan sesuai ketentuan perundang-undangam yang berlaku" ujar M. Sidik.

Tidak ada komentar