Ooou, LSM GMPKN Akan Gelar Unjuk Rasa Di Kejati Jambi

Kerinci. KK.
Salah satu lembaga kontrol soaial dengan nama Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM GMPKN ) Gerakan Masyarakat Pemantau Keuangan Negara dikabarkan beberapa waktu kedepan akan melaksanakan unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Jambi, tepatnya ada rabu  (26/12/2018).

Hal ini disampaikan Yusuf selaku Ketua Lsm GMPKN Yusuf Basri ketika ditemui di kediamannya. Kepada awak media ini Yusuf membenarkan atas informasi tersebut, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja PUPR Kota Sungai Penuh dan PUPR Kabupaten Kerinci terkait banyaknya pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan juknis.

" Kita sangat menyayangkan adanya penyimpangan baik dalam pengadaan maupun dalam pelaksanaan proyek  yang tidak mengikuti aturan dan yang lebih memilukan adalah lemahnya penegakan hukum sehingga tidak ada efek jera bagi oknum perampas uang rakyat" ujar Yusuf.

Salah satu contoh, terkait dengan laporan pekerjaan peningkatan jalan poros MAN Sanggaran Agung-PLN dengan nomor kontrak 640/kontrak-CK/PUPR-2017 nilai pagu Rp.550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) APBD 2017. Meskipun Kasi Pidsus telah turun kelapangan   terkait laporan tersebut namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut, belum lagi laporan teman - teman Lsm lainnya  yang tidak digubris,ini menandakan lemah nya penegakan hukum khususnya dilingkup Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.

Menurut Yusuf, ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kita melakukan serta menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi, melalui gerakan ini, kita berharap Kejaksaan Tinggi Jambi untuk memangil, memeriksa dan mengambil alih terkait laporan kita yang tidak digubris diKejari Sungai Penuh maupun terkait pekerjaan dilingkup dinas PUPR Kabupaten Kerinci Tahun anggaran 2017 diantaranya Buka Jalan baru poros Koto tuo ujung pasir Kayu aro ambai  Kecamatan Sitinjau Laut yang dikerjakan oleh CV. Sito Pratama dengan pagu Rp,400.000.000,  Buka jalan baru serumpun pauh pondok siguang tanjung pauh hilir yang dikerjakan oleh CV. Firman Sakti dengan pagu Rp.600.000.000 TA 2017, Pembangunan jaringan air minum Desa Pendung Tengah Penawar Kec.Sitinjau Laut yang dikerjakan oleh CV.Bina harapan mandiri dengan pagu Rp, 370.000.000 , TA 2017, yang tidak sesuai dengan speck,tegas yusuf.

Bukan itu saja, dalam aksi ini Dinas PUPR Kota Sungai Penuh juga termasuk dalam aitem tuntutan aksi demo, diantaranya terkait dengan Pekerjaan Gedung rawat inap tahap I rumah sakit khusus Kota Sungai Penuh,yang dikerjakan oleh PT. Majadda wajada  dengan pagu dana Rp,8.500.000.000 , Pekerjaan Pembangunan Gedung Penunjang rumah sakit dengan pagu 4.847.000.000, Pekerjaan penambahan tribun stadion pancasila yang dikerjakan oleh PT.Air Panas Semurup dengan pagu dana Rp, 6.179.655.553 TA 2018  diduga rawan penyimpangan dan pekerjaannya tidak sesuai dengan speck.

Terkait izin, Yusuf mengaku sudah mengajukan surat untuk mendapatkan izin aksi demonstrasi ini kepihak Kepolisan.

Tidak ada komentar