GP Ansor Minta DPR RI dan Presiden Revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN

Jakarta. KK.
Gerakan Pemuda Ansor meminta Presiden Jokowi untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara. Revisi diperlukan agar ASN yang memganut paham radikal dan pro khilafah bisa langsung dipecat.

Permintaan ini disampaikan langsung oleh GP Ansor saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

"Kami minta Presiden setelah kontestasi politik selesai, pemerintah segara merevisi UU ASN agar memberi ruang gerak yang cukup bagi pemerintah untuk menindak orang-orang seperti ini yang sekarang ada di institusi pemerintah," kata Yaqut kepada wartawan, usai bertemu Jokowi.

Yaqut mengatakan, UU ASN yang ada saat ini tak memungkinkan bagi pemerintah untuk menindak tegas para ASN yang radikal dan pro khilafah. Padahal, menurut GP Ansor, ASN yang radikal dan pro khilafah ini banyak ditemukan di berbagai instansi pemerintahan hingga Badan Usaha Milik Negara.

"Sudah banyak kelompok pengusung khilafah yang ingin negara lain selain Indonesia masuk ke sana. Pejabat teras di BUMN juga banyak. Kami sampaikan ke presiden dan kami minta ketegasan presiden untuk menindak orang-orang itu," kata Yaqut.

Sumber : Kompas.com

Tidak ada komentar