Puluhan Desa Di 5 Kecamatan Tunggu Janji PLN SUTT

Kerinci. KK.

Tali transmisi proyek SUTT/SUTET untuk Kerinci, saat ini nyaris telah terpasang semua. Sebelumnya Dibeberapa tempat warga sempat dibuat kerepotan memperjuangkan haknya dengan cara menghalagi pihak PKN agar tidak memasang tali dulu, sebagai agunan/jaminan agar hak atas tanah, bangunan, tanaman mereka dibayarkan.

Namun pengaman dari penegak hukum didatangkan,  untuk demi kelancaran penyaluran kelistrikan Kerinci, yang akhirnya membuat warga takut dan terpaksa mengalah.

Jhon Tech dari DPC LAKI Kerinci Jambi menyampaikan, semua orang pasti mengharap proyek ini berjalan mulus dan tanpa kendala apapun, namun disisi lain hak masyarakat tetaplah harus dipenuhi. Warga sudah cerdas,  karena mereka sejak 11 tahun lalu merasa tidak paham produk hukum. Padahal hak mereka harus dibayar dulu sebelum pemasangan tali transmisi dengan pedoman mempertaben 975 th 1999. Apalagi sekarang diperjelas permen esdm no.38 tahun 2013 tentang hak kompensasi atas tanah bangunan,  tanaman, padahal jika aturan itu dilanggar bisa jadi pidana, pada pokok bahasan di UU RI nomor 30 tahun 2009 ttg ketenaga listrikan  dan pp 14 tentang penyedia tenaga listrik (PLN).

Menurut Jhon Tech, harga itu dianggap terlampau kecil. Masalah harga itu sudah merupakan keputusan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik), yang sudah jadi rekanan kontrak PLN dari mentri keuangan Permenkeu nomor 125 tentang KJPP. Yang perlu dipertanyakan, apakah keputusan KJPP terkait harga memang sudah benar? sementara dugaan mekanisme legalitas dan SOP (standart operational procedure) dari KJPP perlu dipertanyakan,  apakah sudah benar

PLN debagai rekanan kontrak KJPP seharusnya berkoordinasi dengan pihak Gubernur, PLN dan mengajukan surat melalui team terpadu pemkab Kerinci (PMK 13 th 2013) sebagai fasilitator pembebasan lahan untuk warga. Surat tersebut agar KJPP yang ditunjuk di SKkan oleh bupati Kerinci.

Setelah SK diterbitkan, barulah mereka bersama sama menafsir harga tanah diwilayah tersebut, dengan mengikut sertakan pihak BPN, dan tim terpadu.

Berbagai pihak juga menilai, kalau
mekanisme ini untuk di Kerinci tidak diterapkan. Sekarang proyek sutt Kerinci telah selesai, namun konpensasi tanah masyarakat masih belum terselesaikan semua.

" Mereka janji menyelesaikan semuanya bulan maret 2019 untuk masyarakat 5 kecamatan (Batang Merangin, Danau Kerinci, Bukit Kerman, Sitinjau Laut dan Air Hangat Timur) dengan membayar lunas hak warga yang tanahnya dilewati. Kita lihat saja terpenuhikah janji mereka?" Ujar salah satu warga.

Tidak ada komentar