Pembahasan RAPBD Kota Sungai Penuh Tahun 2021



Hingga saat ini, APBD tahun 2021 belum dibahas. Hal ini memunculkan isu yang berkembang saat ini, yakni adanya dugaan alokasi anggaran APBD 2021 mengarah ke salah satu kecamatan.

Informasi tersebut ditepis pihak pimpinan DPRD Sungai Penuh, lantaran hingga saat ini pembahasan untuk APBD 2021 Kota Sungai Penuh belum berjalan sama sekali.

Bahkan, terkait Rapat DPRD Kota Sungai Penuh yang disebut berujung murkanya anggota dewan pada Kamis (1/10) lalu itu, agendanya adalah rapat gabungan  DPRD Kota Sungai Penuh dengan tim TAPD terkait Pokir (pokok-pokok pikiran) Anggota DPRD Kota Sungai Penuh yang disampaikan oleh masyarakat kepada anggota DPRD melalui kegiatan Reses, ditampung dalam kegiatan kegiatan pemerintah kota sungai penuh di APBD 2021. Bukan pembahasan alokasi anggaran APBD 2021 untuk kegiatan pembangunan.

Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, H.Fajran, S.P, M.Si, mengungkapkan,  pembahasan RAPBD 2021 belum dimulai, artinya  belum ada pembahasan terkait alokasi anggaran pembangunan untuk tahun 2021.

“Sekarang  pembahasan RAPBD 2021 belum dimulai,” tegasnya.

Tahapan penganggaran, dimana diawali dari proses perencanaan yang telah disusun (RKPD dan RPJMD serta RPJPD).

Sementara itu, Wakil Ketua Il DPRD Kota Sungai Penuh, Syafriadi,SH, juga mengungkapkan hal senada.

Dia menyatakan,  rapat gabungan Kamis 01 Oktober 2020 kemarin hanya membahas pokok -pokok pikiran anggota DPRD, dan bukan pembahasan APBD 2021.

Melalui Pokok Pokok Pikiran tersebut, lanjut Syafriadi, anggota Dewan  berupaya agar  kegiatan  pembangunan yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan bisa tercapai di semua kecamatan  dalam Kota Sungai Penuh.

Sementara itu, Kepala Bappeda, Joni Zeber, SH.MH mengungkapkan, secara garis besar arah prioritas pembangunan 2021 Kota Sungai Penuh diantaranya : 1. pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta kapasitas fiskal daerah. 2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia. 3.  Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran. 4. Lingkungan hidup dan resiko bencana.

Tidak ada komentar